fokusbengkulu,lebong – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong dan perangkat desa yang tergabung dalam Forum Penyelamat Birokrasi Kabupaten Lebong menggelar unjuk rasa pada Rabu (6/11/2024). Mereka turun ke jalan dan melakukan aksi damai sebagai bentuk protes atas langkah-langkah atau kebijakan kontroversial Plt Bupati Lebong Drs Fahrurrozi MPd yang dinilai menabrak aturan dan memicu polemik. Bahkan, massa mendesak Fahrurrozi mundur dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menjalankan Tupoksi dalam menjaga kondusifitas di tubuh Pemkab Lebong.
Keputusan yang diambil oleh Fahrurrozi disebut merusak tatanan birokrasi di lingkup Pemkab Lebong. Salah satunya adalah penghentian proses keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebong melalui Surat Nomor 800/004/B.7/SETDA/2024 tertanggal 11 Oktober 2024.
Di dalam surat itu, Fahrurrozi menegaskan bahwa Bank Bengkulu Cabang Muara Aman hanya boleh memproses pencairan dana jika telah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) atas nama Donni Swabuana ST MSi. Padahal, penunjukan Donni sebagai Pj Sekda sudah dianulir karena tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri. Di dalam Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/7974/OTDA perihal penjelasan terhadap pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten Lebong, Mendagri menyetujui Mahmud Siam SP MM sebagai Pj Sekda Lebong.
Imbas pembekuan tersebut, banyak ASN dan THLT belum menerima haknya berupa gaji. Tak hanya itu, pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) serta anggaran program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat di beberapa OPD juga tidak bisa dicairkan. Hal tersebutlah yang membuat situasi di Lebong memanas alias bergolak.
Pantauan media ini, aksi yang mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian itu berlangsung di tiga titik. Yakni, di Kantor Cabang Bank Bengkulu Muara Aman (BaBe MaMan), Kantor Bupati dan Sekretariat DPRD.
Sekira pukul 09.00 WIB, unjuk rasa dilaksanakan di titik pertama yakni di Kantor Bank Bengkulu Cabang Muara Aman di Kelurahan Amen Kecamatan Amen. Beberapa ASN naik ke atas atap mobil Angdes dan menyampaikan orasinya menggunakan pengeras suara meminta Bank Bengkulu tidak mengindahkan surat Plt Bupati perihal penghentian proses keuangan Setda.
Tak lama, Pemimpin Cabang (Pinca) Bank Bengkulu Muara Aman Yerri Aliansuri SE memberanikan diri menemui massa untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan para ASN.
“Bank Bengkulu tetap profesional dalam melayani. Kami tidak memihak siapapun. Kami hanya juru bayar. Kewenangan soal keuangan daerah ini ada di tangan kepala daerah,” kata Yerri.
Usai menggelar aksi di depan kantor Bank Bengkulu Cabang Muara Aman, massa bergerak menuju ke Kantor Bupati Lebong di Tubei.
Di depan Kantor Bupati, orasi dilanjutkan. Kali ini, beberapa langkah Fahrurrozi yang dinilai mengangkangi aturan kembali disuarakan. Seperti, melantik 47 Pjs Kades baru hingga menunjuk Plt Kepala di 5 OPD yakni Dikbud, BKD, Dinas PUPRP, Direktur RSUD dan Kesbangpol.
Bahkan, beberapa kali orator menyebut nama Asisten I Setda Lebong Reko Haryanto SSos MSi yang ditunjuk Fahrurrozi untuk memegang jabatan Plt Kepala di dua OPD. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Keuangan Daerah (BKD). Selain itu, Fahrurrozi juga disebut menghambat proses rekrutmen CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2024.
Sayangnya, selama aksi berlangsung kurang lebih 1,5 jam, tak ada satupun yang keluar untuk menemui massa yang menggelar unjuk rasa. Baik itu Fahrurrozi, ataupun pejabat di Setda Lebong lainnya.
“Karena Plt Bupati tidak bersedia menandatangani berkas pengadaaan CPNS dan PPPK, atas dasar demi kepentingan saudara-saudara sekalian agar bisa ikut seleksi CPNS dan P3K, kami mengambil langkah. Dan Alhamdulillah, seleksi CPNS dan P3K bisa berjalan. Selain itu, mutasi yang dilakukan oleh Plt Bupati, tidak satu nomor pun melalui BKPSDM Lebong,” ungkap Kabid Mutasi Pengadaaan dan Informasi BKPSDM Kabupaten Lebong Chandra SE saat berorasi di depan Kantor Bupati.
Sementara itu, orator lainnya, Kabid Yankesfar Dinkes Kabupaten Lebong Popin Wijaya SKM menegaskan, bahwa aksi yang digelar tidak bermuatan politis. Murni atas keinginan para ASN dan THLT agar tatanan birokrasi di Pemkab Lebong kembali normal dan apa yang menjadi hak para ASN dan THLT bisa tersalur.
“Aksi ini tidak bermuatan politik. Murni atas keinginan saudara-saudara para ASN dan THLT. Kami merasa dirugikan atas langkah Plt Bupati yang memblokir dan melarang pencairan di Bank Bengkulu. Kami menuntut hak kami segera dibayarkan,” ungkap Popin berapi-api.
Kantor Bupati Disegel
Aksi ribuan ASN dan THLT Pemkab Lebong di depan kantor Bupati di Tubei, berujung pada penyegelan ruang kerja Plt Bupati Lebong Drs Fahrurrozi MPd. Itu sebagai bentuk kekecewaan massa lantaran saat aksi digelar, baik Plt Bupati Lebong Drs Fahrurrozi MPd atau pejabat lainnya di Setda, tidak ada satupun yang keluar menemui para pendemo.
“Kami ingin agar penyegelan ini disaksikan oleh perwakilan ASN, kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya. Termasuk kawan-kawan wartawan,” ungkap salah satu orator perwakilan dari ASN. Sementara itu, Penjabat Sekda versi surat Mendagri, Mahmud Siam SP MM beberapa kali mengingatkan agar massa tetap tertib dan tidak anarkis.
“Saya menaruh kepercayaan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya agar tetap tertib dan jangan anarkis,” kata Mahmud.
Massa Bertemu Anggota DPRD Lebong
Setelah menggelar aksi di depan Kantor Bupati, ribuan massa bergeser ke Sekretariat DPRD Lebong yang jaraknya sekitar 750 meter dari Kantor Bupati. Tiba di depan kantor wakil rakyat tersebut, tampak sudah ada beberapa Anggota DPRD Lebong dari Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Pip Haryono, Afri Medo, Sudarmadi (Gerindra), Erlan Fajar Jaya (PKB) dan beberapa legislator lainnya. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa meminta agar DPRD Lebong menggunakan hak angketnya guna mengusut dan menyelidiki kebijakan-kebijakan Plt Bupati Lebong yang telah merugikan ASN dan THLT serta mengkibatkan carut-marut birokrasi.
“Kami telah memberikan suara kami memilih saudara-saudara Anggota DPRD Lebong. Saat ini kami meminta langkah nyata dari Bapak-Bapak sebagai Anggota Dewan untuk ikut memperjuangkan aspirasi kami,” kata salah seorang orator.(red)
Berikut materi unjuk rasa Forum Penyelamat Birokrasi Kabupaten Lebong yang diterima redaksi fokusbengkulu.com :
