fokusbengkulu,bengkuluutara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara SH menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, bertempat di balai daerah, Rabu (16/11/2022). Rapim ini sendiri membahas soal inventarisasi dan fasilitasi penanganan konflik di Kabupaten Bengkulu Utara. Hadir dalam rapat itu, Kabinda Provinsi Bengkulu Zulkarnain dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu Hj Oslita.
Rapat tersebut bertujuan guna melihat sejauh mana permasalahan maupun konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan di Bengkulu Utara dengan masyarakat dan penanganan yang telah ditempuh.
“Permasalahan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat, perlu dianalisis dan dicarikan jalan keluar yang terbaik,” ungkap Sonti. Menurutnya, pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif berperan vital dalam menciptakan stabilitas di wilayah Bengkulu Utara.
“Kita mencoba menjembatani, terkait persoalan baik mengenai aturan maupun regulasi untuk dicarikan solusi atas masalah tersebut. Tentu kita dorong agar wilayah beserta masyarakat tidak terus-terusan berkonflik,” tegas Politisi Banteng Moncong Putih tersebut.
Sementara itu, Kabinda Provinsi Bengkulu Zulkarnain mengatakan, rapat yang digelar bertujuan mengurai akar masalah, mengevaluasi dan mencari formulasi yang akan ditempuh dalam upaya pencegahan serta penanganan berbagai konflik.
“Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Khususnya di Bengkulu Utara,” ujar Zulkarnain.Dia mengatakan, sasaran agenda tersebut adalah untuk meminimalisir jumlah kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan di Bengkulu Utara.
“Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan perlu untuk saling bersinergi bersama dalam mengantisipasi, penanganan dan penyelesaiannya,” ucapnya. Di kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kabinda Provinsi Bengkulu dan stakeholder terkait yang telah memberikan pencerahan terkait isu-isu terkini.
“Terkait masalah tanah agraria dan isu-isu yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara, kami sudah sampaikan beberapa hal. Telah kita kolaborasikan dengan Forkopimda dan sudah disikapi,” ucapnya.
Mian menambahkan, pihaknya tetap membutuhkan masukan dan saran sehingga masalah tidak menjadi api dalam sekam. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas di daerah.
“Karena Bengkulu Utara ini adalah barometer ekonominya Bengkulu, investasi dan sebagainya,” ujar Mian. Tampak hadir dalam rapat tersebut, unsur Forkompinda dan segenap jajaran Kesbangpol Bengkulu Utara. Ada pula perwakilan instansi vertikal, manajemen PT BRS, PT SIL, PT PDU dan PT Pamor Ganda.(cha/adv)
