fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong menerima piagam dan plakat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan RI. Piagam dan plakat yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan SE MM itu diterima Bupati Kopli Ansori didampingi Wabup Drs Fahrurrozi MPd, bertempat di ruang Graha Bina Praja Sekretariat Daerah, Rabu (27/10/2021) pagi.
Saat memberikan sambutan dan arahan, Bupati meminta segenap jajarannya untuk memacu kinerja agar pencapaian standar tertinggi dalam penyusunan LKPD yang telah diraih lima kali berturut-turut sejak tahun 2016 tersebut bisa dipertahankan.
“Dengan diterimanya penghargaan ini, saya sangat mengapresiasi kinerja seluruh kepala OPD. Saya meminta agar terus memaksimalkan Tupoksi masing-masing dalam mempertahankan kinerja yang telah dicapai,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, setiap OPD harus memiliki strategi dan inovasi untuk mempertahankan opini WTP. Terlebih, telah terjadi perubahan regulasi, yang sebelumnya mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, sekarang beralih ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus mampu menghadirkan sistem informasi pengelolaan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipahami,” terangnya. Selanjutnya, orang nomor satu di Kabupaten Lebong tersebut menekankan agar setiap OPD bisa membangun kerja sama yang baik dan saling bersinergi.
“Kunci keberhasilan kita untuk mempertahankan opini WTP, ada di tangan bapak ibu (OPD),” demikian Bupati. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan SE MM mengatakan, pengelolaan keuangan Pemkab Lebong telah berjalan dengan optimal, baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi regulasi atau perundang-undangan yang berlaku.
Dia mendorong agar Pemkab Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori dan Wabup Drs Fahrurrozi MPd bisa kembali meraih opini WTP.
“SPI (Sistem Pengendalian Intern) Pemkab Lebong juga harus terus berjalan. Sebab, SPI sangat menentukan kualitas LKPD,” kata Syarwan.
Senada dengan Bupati, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong Erik Rosadi SSTP M.Si juga berharap agar OPD bisa menyusun laporan keuangan di tahun 2021 secara akuntabel. Dalam kesempatan itu, mewakili BKD selaku leading sector dalam penyusunan LKPD, Erik juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kemenkeu RI atas pemberian piagam dan plakat penghargaan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik. Kami juga mengharapkan pembinaan dari pihak Kanwil DJPb,” tukas Erik.
Pantauan fokusbengkulu.com, hadir dalam acara itu unsur FKPD seperti Kajari Arief Indra Kusuma Adhi SH MHum dan Kabag Ren Polres Lebong AKP Ngatmin SH. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin SH M.Si, para asisten dan segenap kepala OPD. (wez)
