fokusbengkulu,rejanglebong – Pemkab Rejang Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Drs Syamsul Effendi MM dan Wabup Hendra Wahyudiansyah SH terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik. Terutama, di bidang kesehatan. Untuk itu, Pemkab Rejang Lebong melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar workshop penyusunan laporan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), bertempat di aula BLKM Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang.
Kegiatan yang menggandeng BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Bengkulu ini dibuka langsung oleh Bupati pada Rabu (9/6/2021) dan akan berlangsung hingga Jum’at (11/6/2021). Melalui workshop ini, kualitas tata kelola keuangan di Rumah Sakit dan 21 UPT (Unit Pelaksana Teknis) puskesmas se Kabupaten Rejang Lebong diharapkan semakin baik.
“Workshop ini tentu menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pemerintah daerah melalui BLUD yakni rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat,” sampai Bupati.
Senada dengan Bupati, Kepala Dinkes Kabupaten Rejang Lebong Syamsir SKM MKM mengatakan, secara teknis kegiatan tersebut berkenaan dengan tata kelola keuangan BLUD. Namun, muaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan semakin optimal.
Lebih jauh ia menuturkan, perbedaan antara BLUD dengan OPD lainnya di jajaran Pemkab Rejang Lebong adalah fleksibilitas dan kemandirian. Rumah sakit dan puskesmas bisa mengelola sendiri penerimaan dan belanja sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Proses pengambilan keputusan, termasuk pengadaan barang dan jasa juga disederhanakan.
“Secara teknis, kita berbicara pola pengelolaan keuangan BLUD. Namun, di balik itu, tentu pemerintah menginginkan bahwa pelayanan publik itu betul-betul efektif,” katanya. Dia menambahkan, sejauh ini, Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang seluruh puskesmasnya yang berjumlah 21 unit sudah menjadi BLUD.
“Kita juga mengapresiasi peran BPKP Bengkulu yang telah memberikan pendampingan selama ini. Kita harapkan, sinergitas ini terus terjalin ke depan,” demikian Syamsir. Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto berharap, pengelolaan keuangan BLUD di Rejang Lebong tetap mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
“Kami juga mengimbau kepada peserta workshop agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, ilmu yang didapat bisa diterapkan,” kata Iskandar.(red)
