fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori dan Wabup Drs Fahrurrozi MPd terus mengambil langkah nyata agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebong optimal di tengah keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tak hanya gesit mengejar aggaran pusat bersama OPD dengan mendatangi sejumlah kementerian, Bupati juga meminta dukungan dari Pemprov Bengkulu.
Seperti disampaikan Bupati ketika memberikan sambutan dan arahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2021-2026, di ruang aula Bappeda di kawasan perkantoran Tubei, Kamis (3/6/2021).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kasubbbag Perencanaan Bappeda Provinsi Bengkulu M Rizki Al Fadli S.IP M.Si tersebut, Bupati meminta agar Pemprov memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lebong. Baik itu jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
“Kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar Lebong diprioritaskan,” ujar Bupati.
Di sisi lain, orang nomor satu di Kabupaten Lebong tersebut juga tak bosan-bosannya menekankan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemkab Lebong agar dalam menyusun program berorientasi pada hasil. Kemudian, bisa menterjemahkan visi dan misi yang dia usung bersama dengan Wabup Drs Fahrurrozi MPd, yakni untuk mewujudkan masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera.
“Jangan hanya asal menyusun. Program-proram yang dibuat haruslah berorientasi kepada hasil yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat manafaatnya,” kata Bupati.
Pejabat Sampaikan Uneg-uneg ke Pemprov
Ada juga hal yang menarik dalam kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026 yang berjalan lancar dan sukses tersebut. Meski, perwakilan dari Pemprov Bengkulu yang hadir bukanlah pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Melainkan, hanya sebatas Kasubbag Perencanaan Bappeda. Rupanya, itu tidak menjadi alasan bagi beberapa pejabat eselon di lingkup Pemkab Lebong untuk menumpahkan uneg-uneg.
Seperti yang disampaikan oleh Kabag Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) Elsivera. Perempuan yang juga pernah menjabat sebagai Kabid Aset BKD Lebong ini mendesak agar infrastruktur di Kabupaten Lebong yang menjadi kewenangan Pemrov Bengkulu yang saat ini mengalami kerusakan, bisa segera diperbaiki. Terutama akses jalan segmen Bioa Sengok – Muara Aman dan Muara Aman – Atas Tebing.
Jalan poros yang sangat vital bagi masyarakat tersebut banyak rusak. Bahkan, di beberapa titik, badan jalan terancam amblas. Seperti di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan.
“Kondisi akses, baik jalan dan jembatan maupun irigasi yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dalam kondisi tidak baik atau buruk. Terutama jalan, ini agar menjadi perhatian Pemprov dan segera diperbaiki,” sampai Elsivera saat sesi tanya jawab.
Dia meminta, pemerataan pembangunan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tidak hanya sebatas wacana.
“Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Nah, khususnya infrastruktur yang locusnya di Lebong, agar bisa segera ditangani,” tandasnya.
Sedikit berbeda dari Elsivera yang menekankan soal infrastruktur, Kepala Kesbangpol Lebong M Ikram SSos menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH). Dia mendesak agar Pemprov transparan dalam penghitungan DBH yang menjadi hak Pemkab Lebong. Seperti bagi hasil Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan beberapa jenis DBH lainnya.
Kata Ikram, dalam menghitung DBH, seharusnya melibatkan kabupaten-kabupaten penghasil. Apa lagi, menurutnya, Lebong memiliki potensi. Terutama, dalam bidang energi. Dengan begitu, jika penghitungan DBH melibatkan Pemkab Lebong, maka nilai yang diperoleh dimungkinkan akan cukup besar untuk menyokong pembangunan.
“Sampai sekarang, belum pernah saya dengar bahwa Gubernur itu melibatkan kabupaten penghasil. Tau-tau, sudah keluar pembagian sekian persen DBH untuk Lebong,” sampai Ikram.
Menjawab hal itu, Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Bengkulu M Rizki Al Fadli S.IP M.Si mengatakan, apa yang telah disampaikan tersebut menjadi catatan untuk diupayakan segera ditindaklanjuti.
“Dengan keterbatasan anggaran, tentu perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Kalau utuk jalan provinsi, itu Insya Allah akan diperbaiki tahun ini,” katanya.
Pantauan fokusbengkulu.com, hadir dalam Musrenbang RPJMD itu, Akademisi dari Universitas Bengkulu (Unib) Dr Retno Agustina SE M.Sc, perwakilan dari Bappeda Rejang Lebong Ria Natalia SP MT, Ketua Komisi III DPRD Lebong Rama Chandra. Tak ketinggalan, unsur FKPD seperti Kapolres Ichsan Nur S.IK, Pabung (Perwira Penghubung) Mayor Damanik, dan Kasi Intel Kejari Muhammad Zacky serta perwakilan instansi vertikal lain.
Kemudian, ada Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin, para Asisten, Plt Kepala Bappeda Lebong Drs Robert Rio Mantovani, Plt Kepala Dinas PUPR Joni Prawinata MM, Plt Kepala BKD Erik Rosadi SSTP M.Si beserta segenap pejabat eselon. Hadir pula, Pemimpin Cabang (Pinca) Bank Bengkulu Muara Aman Agustian Domargo, perwakilan dari PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) Hululais Gunawan SP serta undangan lainnya. (wez)
